Kabinet Ali Sastroamidjojo

Diposting pada

Pengertian Kabinet Ali Sastroamidjojo 1

Kabinet-Ali-Sastroamidjojo

Kabinet pertama Ali Sastroamidjojo, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 30 Juli 1953-12 Agustus 1955, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.


Kronologis Pembentukan Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Karena krisis Pemerintahan yang berkepanjangan di Indonesia, tentu saja hal ini berimplikasi kepada tidak adanya kestabilan Pemerintahan. Indonesia mengalami dinamika kabinet yang turun naik dan bahkan mengalami jatuh bangun. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1953, Perdana Menteri Wilopo kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibat dari peristiwa Tanjung Morowa, sehingga kabinet saat itu dinyatakan demisioner. Kabinet Ali Sastroamijoyo I inilah yang kemudian menjadi pengganti dari Kabinet Wilopo. Kabinet Ali Sastroamijoyo I ini yang mengisi kekosongan yang terjadi selama 58 hari setelah ditinggal oleh Kabinet Wilopo.

Pada saat itu, untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuklah Ali Sastroamijoyo yang kala itu menjabat sebagai Duta Besar Indoensia untuk Amerika Serikat. Sebenarnya pada saat itu Ali sendiri juga masih merasa ragu dengan penunjukan tersebut. Hal ini karena Ali Sastroamijoyo merasa belum diajak berbicara secara langsung oleh partainya terkait pembentukan Kabinet, terlebih Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Namun pada akhirnya Ali Sastroamijoyo bersedia menduduki jabatan perdana menteri setelah didesak oleh Ketua Umum PNI pada masa itu yaitu Sidik Joyosukarto.

Dari situ kemudian Presiden pada tanggal 30 Juli 1953 mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang kemudian disahkan keberadaannya dengan Keputusan Presiden RI No. 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Setelah keadminitrasian negara dicukupkan kemudian Kabinet Ali Sastroamijoyo I segera diresmikan dan Ali Sastroamijoyo dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 12 Agustus 1953 di Istana Negara. Dalam susunan Kabinet Ali Sastroamijoyo I ini, Masyumi sebagai partai terbesar ke dua tidak masuk dalam struktur, kemudian dalam hal ini, NU atau Nahdlatul Ulama mengambil alih sebagai kekuatan politik baru di Indonesia. Selain itu, ada juga tokoh yang memiliki simpati kepada PKI juga dimasukkan ke dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Kemudian ditambah lagi dengan adanya Muh Yamin yang dianggap sayap kiri dijadikan sebagai Menteri Pendidikan.


Susunan Kabinet

Masa bakti : 30 Juli 1953-12 Agustus 1955

No Jabatan Nama Menteri Partai Politik
1 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo[2] PNI
Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro
(sampai dengan 23 Oktober 1954)[3]
PIR
Zainul Arifin NU
2 Menteri Luar Negeri R. Sunarjo PNI
3 Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Mr. Hazairin
(sampai dengan 23 Oktober 1954)[4]
PIR
Zainul Arifin
(sejak 23 Oktober 1954-19 November 1954)[5]
NU
Soenarjo
(sejak 19 November 1954)[6]
Independen
4 Menteri Perekonomian Dr. Iskak Tjokroadisurjo
(sampai dengan 8 November 1954)[7]
PNI
Prof. Ir. Rooseno
(sejak 8 November 1954)
PIR
5 Menteri Keuangan Dr. Ong Eng Die PNI
6 Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri [8] Progresif
7 Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo PRN
8 Menteri Penerangan FL Tobing S.K.I.
9 Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso
(sampai dengan 14 September 1953)[9]
PSII
Prof. Ir. Rooseno
(sejak 29 September 1953-23 Oktober 1954)[10][11]
PIR
Ali Sastroamidjojo
(sejak 23 Oktober-19 November 1954)
PNI
Dr. A.K. Gani
(sejak 19 November 1954)[12]
Independen
10 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Prof. Ir. Rooseno
(sampai dengan 12 Oktober 1953)[13]
PIR
Mohammad Hasan
(sejak 12 Oktober 1953)[13]
Independen
11 Menteri P.P. dan K. Mohammad Yamin Independen
12 Menteri Perburuhan Sutan Muchtar Abidin Partai Buruh
13 Menteri Pertanian Sadjarwo BTI
14 Menteri Agama K.H. Masjkur NU
15 Menteri Kesehatan FL Tobing
(ad interim sejak 1 Agustus 1953-12 Oktober 1953)[14]
S.K.I.
dr. Lie Kiat Teng
(sejak 12 Oktober 1953)
PSI
16 Menteri Sosial Pandji Suroso Parindra
17 Menteri Urusan Kesejahteraan Negara Sudibjo
(sampai dengan 14 September 1953)[9]
PSII
Wongsonegoro
(sejak 29 September 1953-23 Oktober 1954)[3]
PIR
Zainul Arifin
(sejak 23 Oktober 1954)[5]
NU
18 Menteri Urusan Agraria Mohammad Hanafiah
(sampai dengan 19 November 1954)[15]
NU
I Gusti Gde Rake
(sejak 19 November 1954)
PRN

Program Kabinet

1. Dalam Negeri

  • Keuangan

1) Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat

2) Menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan Negara


  • Pemilihan Umum

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat.


  • Kemakmuran dan Keuangan

1) Menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata

2) Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota

3) Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan

4) Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara


  • Organisasi Negara

1) Memperbaharui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah

2) Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai

3) Memberantas korupsi dari birokrasi


  • Perburuhan

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya.


  • Perundang-Undangan

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan.


2. Politik Luar Negeri

  • 1) Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia
  • 2) Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
  • 3) Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

3. Kebijaksanaan Pemerintah

Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen


Kemunduran Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Sama seperti nasib dari kabinet-kabinet sebelumnya, pada akhirnya Kabinet Ali Satroamijoyo I pun kemudian berakhir dengan mengundurkan diri. Alasan pengunduran ini adalah karena banyak sekali masalah yang tidak bisa diatasi dengan baik. Memang pada saat itu banyak sekali terutama masalah seperti pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Selain itu, masalah korupsi yang semakin meningkat dan kemunduran ekonomi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat juga semakin memperkeruh keadaan. Berbagai masalah lainnya juga menjadi alasan utama, seperti masalah Irian Barat, Pemilu bahkan juga skandal korupsi di tubuh PNI sendiri juga menjadi alasan utama.

NU, tidak puas terhadap kinerja kabinet di segala lini, baik secara personel, di bidang ekonomi dan keamanan yang didalamnya terdapat konflik antara NU dan PNI. Sehingga pada puncaknya pada tanggal 20 Juli NU mengutus para menteri yang ada di dalam kabinet untuk mengundurkan diri dan keluar dari Kabinet. Tindakan NU ini kemudian diikuti oleh parta-partai lainnya. Keadaan lemahnya Kabinet Ali Sastroamijoyo I ini kemudian mendorong Masyumi untuk menggulirkan mosi tidak percaya pada bulan Desember mengenai ketidakpercayaan pada kebijakan Pemerintah. Melihat keadaan kabinet yang tak kondusif ini, PKI kemudian meredam kecaman-kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi sebagai imbalan atas perlindungan PNI. Ali Sastroamijoyo sendiri kemudian mengembalikan mandatnya pada tanggal 18 Juni. Kemudian karena dukungan dari DPR tidak mencukupi, empat hari kemudian Ali pun mengunfurkan diri dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.


File Download Materi

Materi Pelajaran Sejarah
Update April 04, 2020
Ukuran 125.16 KB

Download File Materi


Semoga Bermanfaat, Buat Siswa-Siswi …!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *